info mediaPemerintah Taiwan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan para tenaga kerja Indonesia di sektor pelayanan rumah tangga mengikuti pelatihan keterampilan yang diadakan oleh pemerintah setempat.

"Peraturan tersebut akan berlaku efektif mulai tahun depan," kata Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Tsai Meng Liang, kepada Antara di Taipei, Jumat (15/7).

Penyelenggaraan pelatihan keterampilan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah Taiwan untuk mencegah mereka terjerumus dalam bidang pekerjaan ilegal setelah mereka kabur dari majikan karena perselisihan dan ketidaksesuaian dengan kontrak kerja.

"Para TKI wajib mengikuti pelatihan tersebut minimal 90 jam agar bisa mendapatkan sertifikat dari kami," ujarnya.

Dengan adanya pelatihan itu, lanjut dia, maka majikan bisa mengambil keputusan, apakah tetap mempekerjakan atau memulangkan TKI yang tidak mampu bekerja sesuai kebutuhan dalam rentang 60 hari setelah TKI tiba di rumah majikan.

Oleh sebab itu, Tsai meminta TKI yang baru bekerja untuk memanfaatkan program pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh pemerintah Taiwan tersebut.

Pihaknya menampik anggapan bahwa pelatihan yang digelar oleh pemerintah Taiwan itu sebagai bentuk ketidakpercayaan warga Taiwan pengguna jasa TKI atas pelatihan yang diselengggarakan oleh balai latihan kerja (BLK), baik milik pemerintah Indonesia maupun perusahaan pengerah jasa TKI.

"Justru pelatihan yang kami gelar itu untuk meningkatkan keterampilan para TKI. Bahkan ada TKI yang masuk shelter (penampungan khusus bagi TKI bermasalah) saat pulang punya keterampilan khusus karena pelatihan yang kami berikan," katanya.

Sampai saat ini jumlah TKI yang bekerja secara ilegal setelah kabur dari majikan mencapai angka 23.000 atau 45 persen dari pekerja asing ilegal di Taiwan.

Tsai menjelaskan bahwa pelatihan tersebut sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya yang memperbolehkan TKI sektor formal bekerja di Taiwan selama 15 tahun dan sektor informal selama 12 tahun dengan catatan TKI yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum dan berketerampilan.

Terkait para TKI yang meminta izin untuk melakukan kegiatan keagamaan, Tsai menganggap bukan sebagai kendala bagi para majikan. "Tadinya majikan menganggapnya sebagai kendala karena menghambat produktivitas TKI. Tapi, lama-lama sudah tidak lagi, asalkan minta izin terlebih dulu kepada majikan," ujarnya.

Hampir setiap bulan di Taiwan terdapat tablig akbar yang diadakan para TKI dengan menghadirkan penceramah dari Indonesia. Demikian pula dengan organisasi-organisasi TKI lainnya yang mengadakan berbagai jenis kegiatan di luar tempat kerja.

Jumlah TKI di Taiwan mencapai angka 240.000 atau terbanyak di antara negara penyumbang pekerja asing lainnnya, seperti Vietnam, Filipina, dan Thailand.

Pemerintah Taiwan tidak membatasi jumlah TKI selama pemerintah Indonesia masih mengeluarkan izin kerja bagi warganya ke luar negeri.

info mediaIndonesia menyumbang 45 persen jumlah orang asing yang bekerja secara ilegal di Taiwan, kebanyakan di antara mereka melarikan diri dari majikan yang mengontraknya.
"Sampai saat ini jumlah pekerja asing ilegal sekitar 51 ribu orang. Dari Indonesia tercatat sebanyak 23 ribu orang atau sekitar 45 persen dari jumlah pekerja asing ilegal," kata Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Tsai Meng Liang, kepada Antara di Taipei, Jumat (15/7/2016).
Ia menyebutkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua penyumbang tenaga kerja asing ilegal di bawah Vietnam yang mencapai 24 ribu orang.
Sementara sisanya berasal dari Filipina dan Thailand.
Tsai mengungkapkan bahwa hampir semua pekerja asing yang berjumlah 590 ribu orang memasuki Taiwan secara legal.
Bahkan para tenaga kerja asing itu bekerja di Taiwan melalui kontrak kerja selama tiga tahunan.
Namun munculnya pekerja asing ilegal dipicu oleh ketidakcocokan dengan majikan atau jenis pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja.
Kemudian mereka bekerja pada majikan lain atau sektor lain yang dianggapnya lebih bagus.
"Padahal untuk menyelesaikan persoalan itu, kami punya 'Call Center' 1955. Kalau ada masalah dengan majikan atau pekerjaan, telepon saja ke nomor itu. Jangan diselesaikan dengan cara-cara yang dapat merugikan diri sendiri," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Xinchuang, New Taipei City, itu.
Tsai menjelaskan bahwa selain dikenai denda sejumlah uang dan deportasi, pekerja migran ilegal tersebut akan dikenai hukuman dilarang memasuki Taiwan seumur hidup.
"Belum lagi hak-haknya sebagai pekerja asing, seperti asuransi, jaminan kesehatan, dan jaminan keamanannya akan hilang begitu saja," ujarnya menambahkan.
Menurut dia, tidak sedikit tenaga kerja Indonesia yang kabur justru menjadi korban pemerasan oknum agen tenaga kerja di Taiwan.
"Oleh sebab itu, kami imbau agar para TKI tidak sampai kabur jika menghadapi masalah dengan majikan," demikian Tsai.

info mediaPemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia melayangkan surat ke Kedutaan Indonesia di Irak, Kamis 14 Juli 2016.
Surat tersebut berisi permintaan penelusuran informasi seorang TKI asal Kabupaten Indramayu, Tarsinah, yang ditahan majikannya di Irak.
Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu, Iman Sulaeman menyatakan, permasalahan Tarsinah ditangani langsung BNP2TKI.
“Sebab, yang bersangkutan disalurkan oleh penyalur ilegal. Kalau disalurkan melalui kami, BNP2TKI biasanya mengintruksikan kami yang menanganinya,” katanya, Jumat 15 Juli 2016.
Dalam surat tembusan yang dibacakan Iman, upaya koordinasi dengan Duta Besar Indonesia di Irak sebagai respon dari laporan dan pemberitaan di media massa. Ia mengutip informasi dari surat tersebut bahwa salah seorang warga daerahnya memang diketahui bekerja sebagai TKI di Timur Tengah setelah disalurkan oleh tetangganya bernama Iti.
“Di sini disebutkan Tarsinah sudah bekerja di Irak selama dua setengah tahun yang berarti sudah overstay dari yang biasanya hanya dua tahun,” kata Iman.
Akan tetapi, ia melanjutkan, yang bersangkutan tidak bisa pulang karena ditahan majikannya yang disebut mengontrak Tarsinah selama dua tahun.
Iman mengatakan, Tarsinah bekerja di majikannya yang kedua itu sejak April 2015. Ia digaji setiap bulan 300 dolar atau sekira Rp 4 juta. Nilai gaji yang sama diterima Tarsinah dari majikannya yang pertama. Namun ia hanya menerima gaji untuk dua bulan kerja dari masa kerja selama 15 bulan di sana.
Dinsosnakertrans Indramayu memastikan penyalur TKI perorangan bernama Iti ilegal. Menurut laporan yang diterima Iman, penyalur yang sama diketahui membawa sembilan TKI lainnya ke Irak bersamaan dengan Tarsinah. Namun, ia belum mengetahui identitas dan daerah asal kesembilan TKI tersebut.
“Kasus seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi menimpa warga Indramayu. Masalahnya, masyarakat masih percaya kepada penyalur ilegal seperti Iti. Kalau lewat prosedur resmi, bisa mudah diselesaikan apabila ada masalah di negara tujuannya,” kata Iman menjelaskan.
Ia merasa pihaknya sudah cukup optimal menyosialisasikan penyaluran TKI secara resmi melalui sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
Meskipun sudah diupayakan melalui Kedutaan Indonesia di Irak, Iman belum bisa memastikan pemulangan Tarsinah bisa berjalan mulus. Ia mengharapkan kasus Tarsinah menjadi contoh agar masyarakat yang ingin bekerja sebagai TKI mendaftarkan diri melalui penyalur resmi dan dinas terkait.
Serikat Buruh Migran Indonesia Kabupaten Indramayu menganggap kasus Tarsinah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Ketua SBMI Kabupaten Indramayu, Juwarih beranggapan sistem penyaluran TKI yang dilakukan Iti tidak melalui tahapan yang biasa dilakukan penyalur TKI pada umumnya seperti tes medis dan pelatihan.
“Permasalahan seperti ini sudah sering terjadi tapi seperti tidak ada penyelesaiannya. Masalahnya bukan hanya regulasi. Masyarakat di sini tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya tapi melalui calo-calo tersebut,” kata Juwarih saat mendatangi rumah keluarga Tarsinah di Desa Bangodua, Kecamatan Bangodua, Kabupaten Indramayu sehari sebelumnya

info mediaYufrinda Selan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Tupan, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), meninggal di Malaysia diduga akibat gantung diri.
Hal ini disampaikan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) NTT, Tato Tirang, kepada Pos Kupang, Jumat (15/7/2016).
Informasi yang diperoleh dari Malaysia, kata Tato, Selan meninggal dengan cara gantung diri di salah satu rumah majikan. Korban gantung diri ketika majikannya tidak ada di rumah.