PEKANBARU (10/3) – Tomedy Marbun seorang warga Pangkalan Kerinci, Pekanbaru, terkejut setelah mengunjungi ATM Mandiri rekening tabungannya berisi hampir seratus triliun. 

Awalnya Tomedy pada hari selasa 8 Maret 2016  hanya ingin bertansaksi menyetor uangnya ke Teller Bank Mandiri sebanyak Rp. 250.000,-di Jalan Lintas Timur, tepatnya disamping Polsek Pangkalan Kerinci. Karena Antriannya lumayan cukup panjang di Teller, Tomedy  membatalkan untuk transaksi ke Teller dan langsung menuju ATM setor Tunai. Sebelum menyetorkan dananya Tomedy cek saldo terlebih dahulu. Setelah dicek alangkah kagetnya di saldo tertera uang sebesar Rp 99.999.999.648.821,-. Sedangkan uangnya di rekening tidak sampai 500 ribu.

Dengan janggalnya saldo yang ada di rekening Tomady, dengan jujur tanpa terbesit niat untuk mencoba mengambilnya dengan saldo yang berlimpah. Padahal dengan saldo segitu Tomedy bisa mendadak hidup kaya dan tidak akan kekurangan harta apapun bahkan dia bisa pergi kemana saja sesuka hati dan melakukan apa saja yang belum tentu orang lain dapat lakukan.

Pria dengan sapaan Tomedy yang berdarah batak ini malah segera pergi menuju kantor Bank Mandiri yang terletak disamping ATM untuk melaporkan kasus janggalnya rekening yang ia miliki. Dia berkata “Aku takut bermasalah nanti, kalau aku ambil atau ku pakai uangnya. Makanya langsung ku lapor saja. Melihat angkanya saja aku sudah gemetaran,” sambil bergegas menuju Customer Service Bank Mandiri.

Tomedy melaporkan ke Customer Service Bank Mandiri dengan menceritakan seluruh kronologis kejadian terkait dengan janggalnya saldo di rekening. Melihat dan mendengarkan laporan yang dituturkan oleh Nasabahnya Petugas Customer Service mendadak keheranan dan penasaran. Lalu Pegawai CS tersebut bergegas untuk berkonsultasi dengan pimpinannya agar bisa diselidiki sumber dana yang diperoleh Pak Tomedy berasal dari mana dan bisa untuk ditindaklanjuti dengan segera.

Setelah dimintai keterangan pada hari Kamis 10 Maret 2016 mengatakan bahwa Peritiwa ini baru pertama kali ini terjadi. Yang herannya pihak Bank belum bisa memberitahukan darimana asal uang tersebut sementara Tomedy diminta untuk menunggu sampai dengan saat ini masih belum ada kabar.  

Sumber :Tribun Pekanbaru

Jakarta (7/3) Dalam rangka reformasi birokrasi, Pemerintah telah berencana untuk melakukan Roadmap Rasionalisasi. Roadmap Rasionalisasi akan melibatkan sekitar 1,37 Juta PNS yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki jabatan fungsional umum dengan lulusan pendidikan dari SD hingga SMA akan dilakukan Pensiun PHK.  Rasionalisasi PNS dilakukan secara bertahap setiap tahun sampai tahun 2019 dengan harapannya  jumlah PNS dapat dirampingkang 4,517 juta PNS menjadi 3,5 Juta PNS.

Berdasarkan penelusuran Awak Media, Bambang Dayanto Asisten Deputi Pembinaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menuturkan bahwa PNS yang telah masuk dalam daftar rasionalisasi akan diberikan kompensasi dalam bentuk pesangon. Pesangon diberikan secara langsung tidak dicicil agar dapat dengan segera dimanfaatkan oleh PNS. Dengan diberikan pesangon PNS yang dipensiunkan dini bisa untuk mencari alternative pekerjaan lainnya atau membuka usaha dan lain-lain.

Namun semuanya kita kembalikan kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Hanya sebatas mengajukan anggaran saja dan yang paling tahu kecukupan anggaran pension dini semuanya ada di Kementerian Keuangan.

PNS yang akan dipensiunkan dini diberikan pesangon sesuai batas usia pension yang diatur dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara. Untuk PNS yang dipensiunkan dini akan mendapatkan pesangon harus memiliki syarat pengabdian selama 10 tahun.

“Untuk Rasionalisai PNS ini berlaku bagi PNS yang sudah mengabdi selama 10 tahun” Ujar Bambang.

Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa Rasionalisasi tetap akan bergulir di tahun 2016 ini karena pengajuan anggaran sudah diajukan ke Kementerian Keuangan untuk keputusan selanjutnya kita tunggu bagaimana keputusan dari Kementerian Keuangan Apakah sudah siap untuk menggelontorkan dana untuk Pensiun Dini Pegawai PNS.

Semoga Informasi ini bermanfaat bagi para PNS terutama yang masih lulusan SD-SMA untuk dapat bersiap-siap secara dini agar tidak menyesal dikemudian hari, apakah mencari peluang kerja lain ataukah membangun usaha baru.


Sumber : JPNN

Jakarta (6/3), Sebentar lagi kita akan menghadapi Pekan Imunisasi Nasional. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh Kementrian Kesehatan RI serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 Maret 2016 di Posyandu. Harapan dari kegiatan PIN adalah membebaskan anak Indonesia dari serangan Virus Polio.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa halal imunisasi pada tanggal 23 Januari 2016 lalu.  MUI mengeluarkan Fatwa karena adanya masalah penolakan pemberian imunisasi yang sering ada di masyarakat karena cara pandang dan pemahaman dari segi Agama yang berbeda.

Asrorun Niam Sekretaris Komisi Fatwa MUI  mengatakan penolakan imunisasi yang terjadi di  masyarakat itu karena menolak secara konsep bahwa imunisasi telah dianggap mendahului takdir dan masayarakat menolak karena vaksin yang digunakan tidak halal lagi karena mengandung unsur babi.

Ketika  MUI menghadiri pertemuan di Gedung Kemenkes Kuningan tanggal 4 Maret 2016 mengatakan bahwa penggunaan vaksin diperbolehkan karena ada beberapa pertimbangan, yaitu kebutuhan yang mendesak dan membahayakan keselamatan dalam jangka menengah atau panjang jika Balita tidak diimunisasi, serta belum ditemukan ada vaksin yang halal.

Namun setelah ditelusuri di Media social dimana ditemukan ada vaksin yang bertuliskan pada proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan babi pada vaksin folio. Padahal yang dipake untuk PIN adalah polio tetes bukan polio injeksi seperti di gambar itu. Bersinggungan itu beda dengan vaksin mengandung babi. Sebab pada proses pembuatannya vaksin itu dicuci bersih jutaan kali hingga di hasil akhir bebas sama sekali dari zat haram itu. Bahkan vaksin yang seperti ini sudah mendapat sertifikat halal. 

Yang sangat disesalkan adalah adanya produk yang bertuliskan “proses pembuatannya bersinggungan dengan bahan babi” yang membuat polemic di Masyarakat sehingga dikhawatirkan nanti pada tanggal 8 Maret 2016 akan terjadi penolakan hanya karena ada tulisan tersebut. Seharusnya Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan adanya temuan tersebut.

Sekarang kita kembalikan kepada keyakinan kita masing-masing. Jika ingin imunisasi silahkan toh sudah ada MUI yang menyatakan halal karena MUI sudah mempertanggungjawabkan kehalalannya. Jika ingin tidak diimunisasi juga gak ada masalah asalakan Balita makan-makanan yang bergizi dan pola hidup sehat sesuai anjuran Nabi, karena memang zaman dulu gak ada imunisasi tapi orang pada sehat.